SuaraIndonesia1, Tanggamus –Terkait pemberitaan beberapa media massa yang memberitakan adanya Dugaan tindak pidana Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh salah satu oknum Kepala desa/Pekon, yakni Kepala Pekon Sidodadi kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus Bp Suroyo. Atas masih maraknya perbuatan melawan hukum dengan modus lama yang dilakukan oleh seorang pemimpin,maka Yuliar Baro selaku ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) DPD Tanggamus menyoroti dan menyangkan perbuatan tersebut. Jum’at 08/07/2022.
Hal tersebut disampaikan oleh Yuliar Baro kepada awak media ini setelah dirinya membaca beberapa pemberitaan di beberapa media online yang memuat berita dugaan Korupsi yang dilakukan oleh oknum kepala Pekon Sidodadi kecamatan Semaka, Suroyo.
“Sudah banyak kasus -kasus korupsi ditingkat Pekon dengan modus lama, maka hal ini sangat membuat masyarakat merasa kecewa dan melukai perasaan rakyat, bagaimana tidak, seorang kepala Pekon adalah merupakan hasil dari pemilihan dan tentu amanah serta harapan masyarakat ada di pundaknya.”ungkap Yuliar.
Baca: Fasilitas FTW Rusak Parah dan Sampah Berhamburan di Linkungan Tempat Wisata
Sebagaimana dilansir disebuah media online secara rinci dibeberkan tentang dugaan penyelewengan dan laporan fiktif yang merupakan hasil temuan serta laporan warga setempat. Adapun kutipan dari pemberitaan tersebut adalah sebagai berikut:
# Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
Rp.5.195.000,-
# Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, Rp.127.000.000,-
# Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional. Rp 10.000.000, juta
# Penyiapan tempat cuci tangan dan atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) Rp.20.000.000,-
# Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan usaha tani Rp.77.601.000,-
Sumber menyebutkan kegiatan penyiapan tempat cuci tangan atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) dianggap tidak sesuai dengan rab bahkan ada indikasi fiktifnya paket tersebut.
Selain itu pengadaan buku-buku bacaan, hingga Honor Penjaga untuk Perpustakaan juga ada indikasi Korupsi. Sejumlah anggaran senilai Rp.234 Juta Diduga fiktif dan anggaran tersebut mengalir ke kantong Pribadi Suroyo.
“Dari anggaran itu saja tak luput oleh Oknum Kepala Pekon, apa lagi anggaran besar besar lainnya,” ucap Sumber.
Saat dikonfirmasi melalui telepon Suroyo tidak menjawab satu patah kata pun dan ketika awak media mencoba menghubungi nomornya lagi sudah tidak aktif.
Selanjutnya atas adanya indikasi perbuatan melawan hukum yakni tindak pidana korupsi atau telah melanggar UU no 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. yang diduga dilakukan oleh oknum kepala Pekon Sidodadi tersebut maka Yuliar Baro berharap agar Pemerintah terkait atau Aparat Penegak Hukum APH segera mengambil tindakan nyata agar terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan dirinya berjanji akan segera membuat laporan resmi ke Penegak Hukum.
“Hal ini sudah melawan hukum, melanggar UU tindak pidana korupsi, maka saya berharap agar Pemerintah terkait bisa segera mengambil langkah tegas, lakukan pemeriksaan terhadap oknum kepala Pekon Sidodadi, dan saya atas nama Lembaga akan segera melaporkan hal ini”tutupnya.
(Yuliar).