Dalam masa reses anggota DPR RI Aqib Ardiansyah, kunjungan kerja (Kunker) di Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.

Dalam kunjungannya Aqib Ardiansyah anggota komisi XII ini, sambangi PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah Malut.

Terpantau dari Parlementaria, dalam pelaksanaan melihat perkembangan, proyek strategis nasional (PSN) di bidang pertambangan.

Serta memastikan kegiatan itu seiring dengan perkembangan, investasi yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Seusai memantau di lokasi anggota komisi XII seraya mengungkapkan, sebuah temuan yang sangat jelas terkait praktik pertambangan di lokasi tersebut.

Aqib Ardiansyah menyimpulkan bahwa banyak poin mengenai tata kelola, yang belum memiliki payung hukum. Hal itu dapat memberi ruang bagi perusahaan untuk, bertindak di luar ketentuan yang ada.

BACA JUGA: Bahlil Ungkap Penyebab Fatal Pencabutan 2.078 Izin Usaha Pertambangan

Kami terkejut oleh praktik-praktik pertambangan yang ternyata banyak hal, perlu di evaluasi, “Ujarnya dilansir Parlementaria beberapa hari lalu.

Aqib Ardiansyah Legislatif asal PAN ini, menghimbau pentingnya pengawasan keseluruhan terhadap PSN.

Mengingat potensi kerugian negara dari praktik, yang tidak sesuai dapat menghasilkan triliunan Rupiah, tutur Aqib Ardiansyah.

BACA JUGA: Banjir di Kutai Timur Diduga Akibat Pertambangan Batubara

“Sehingga hal itu dapat berpotensi merugikan pendapatan negara, dan cita cita nasional, termasuk dalam rangka swasembada energi,” tukas Aqib.

 Ia berharap pemerintah segera melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap, semua proyek strategis nasional yang ada.

Ia menambahkan bahwa pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab DPR saja, melainkan menjadi perhatian pihak terkait.

BACA JUGA: Anggota DPR RI Rezka Oktoberia Silahturahmi ke Polresta Bukittinggi

kami menghimbau agar pemerintah dalam persoalan ini Menteri ESDM, agar bertindak tegas mengatur ulang dan menata ulang.

Agar proyek strategis nasional itu, benar-benar ada sistem pengawasan yang lengkap, paparnya.

Komisi XII menyatakan, pentingnya kolaborasi antara DPR dan pemerintah untuk menjaga integritas investasi di Indonesia.

Bersama itu Ia-pun menutup pernyataannya dan mengungkapkan bahwa, semua tindakan ini dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara, dan demi mencapai cita-cita nasional di bidang energi.

Ini demi kepentingan anak bangsa, untuk kepentingan negara, dan untuk mewujudkan cita-cita Pak Presiden” pungkasnya. (***Saidi****).