Anggota KPU Daerah yang Masa Jabatan Berakhir Saat Tahapan Pemilu 2024, Lebih Baik Diperpanjang

Jakarta, SuaraIndonesia1, 27 Mei 2022—Peniadaan Pilkada 2022 dan 2023 karena gelarannya akan diserentakkan pada 2024 membawa berbagai konsekuensi. Selain sebanyak 272 daerah bakal dipimpin oleh penjabat kepala daerah, seleksi dan pergantian anggota KPU Daerah provinsi dan kabupaten/kota di tengah pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 menjadi persoalan tersendiri karena akan sangat berpengaruh terhadap proses persiapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024.

Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, seleksi dan pergantian anggota KPU daerah provinsi dan kabupaten/kota (KPUD) yang harus dilakukan di tengah pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 karena masa jabatannya sudah berakhir bukan hanya kompleks tetapi juga problematik. Kompleks karena akhir masa jabatan anggota KPU daerah berbeda-beda sepanjang pemilu, mulai 2023 sampai 2024. Problematik karena pergantian anggota KPU di daerah saat tahapan Pemilu 2004 sudah berjalan berpotensi mengganggu persiapan Pemilu 2024, tetapi harus dilakukan karena sudah menjadi amanat undang-undang pemilu.kpu daerah

“Saran saya anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota yang masa jabatan berakhir saat tahapan pemilu 2024, masa tugasnya diperpanjang. Konsekuensinya, undang-undang tentang pemilu khususnya terkait masa jabatan anggota KPU di daerah direvisi atau diterbitkannya Perppu. Opsi ini perlu dipikirkan Pemerintah dan Parlemen demi kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2024 mengingat tahapannya sudah akan dimulai 14 Juni 2022,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta (27/5).

Baca: Akuntabilitas Diragukan, Ketua DPD RI Akan Dalami Masalah GoTo Lewat Komite IV

Menurut Fahira, proses rekrutmen, rangkaian seleksi, penilaian, pemilihan, pengangkatan/pelantikan dan pelatihan/orientasi anggota KPU di daerah yang dilangsungkan saat tahapan pemilu sudah berjalan, pasti akan mengganggu fokus KPU Pusat dalam menyiapkan dan menjalankan tahapan Pemilu 2024 karena semua proses ini setidaknya berlangsung berbulan-bulan. Tantangan semakin berat, saat KPU harus melakukan serangkaian seleksi di daerah-daerah yang masa jabatan anggota KPU-nya berakhir pada 2024 atau menjelang pemungutan suara.

Oleh karena itu, lanjut Fahira, persoalan ini harus menjadi concern tersendiri, baik bagi KPU  sendiri, Pemerintah dan Parlemen. Jangan sampai anggota KPU di daerah yang baru saja dilantik langsung dihadapkan pada proses pemungutan suara karena sangat riskan. Jangan sampai juga terjadi, pemungutan suara diselenggarakan oleh anggota KPU daerah yang lama, tetapi proses penghitungan suara manual yang dilakukan berjenjang dilakukan oleh Anggota KPU daerah yang baru saja terpilih.

“Dari sisi pertanggungjawaban dan administrasi berpotensi jadi masalah. Para anggota KPU di daerah yang baru saja terpilih tentunya harus mendapat orientasi dan pelatihan dulu sebelum melaksanakan pekerjaannya, tidak bisa langsung dihadapkan kepada pekerjaan yang dia belum pahami,” pungkas Senator Jakarta. #

FAHIRA IDRIS, S.E., M.H

Anggota DPD RI DKI Jakarta

Telp: 0818430086/08170877686

Must Read

Related News

Rapat Paripurna Bersama DPRD, Bupati Pohuwato Tandatangani Persetujuan KUA PPAS T.A 2022

Suaraindonesia1, Pohuwato - Hadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, tandatangani berita acara persetujuan bersama tentang KUA PPAS Perubahan APBD...

Jaksa Agung RI Prof ST Burhanuddin: Pemidanaan Korporasi Dengan Cara Penutupan Korporasi Jangan Merugikan Orang Yang Tidak Berdosa

  Jawa Barat, suaraindonesia1, Jaksa Agung, Prof ST Burhanuddin menegaskan, pemidanaan terhadap korporasi tidak semata-mata persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial kemasyarakatan. Pemidanaan yang lebih...

Ketua DPD RI: Konflik Lahan di Banyuwangi Tak Boleh Korbankan Siswa

  JAKARTA - SuaraIndonesia1, Konflik lahan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, membuat siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) Darul Huda tak bisa melaksanakan...

Bupati Aceh Tamiang Lepas Peserta Pawai Pakaian Adat dan Sepeda Santai.

  Suaraindonesia1-Aceh Tamiang-Bupati Aceh Tamiang Mursil SH MKn, melepas peserta pawai pakaian adat dalam rangka memeriahkan HUT RI ke- 77. Kegiatan dipusatkan di lapangan belakang...

Bupati Membuka Acara Lomba Masak Serba Ikan dan Cipta Menu B2SA

  Suaraindonesia1-Aceh Tamiang-Bupati Aceh Tamiang Mursil SH MKn membuka acara lomba memasak serba ikan dan lomba cipta menu B2SA. Kegiatan berlangsung di lapangan belakang kantor...

Sidang Paripurna DPD RI Putuskan Tamsil Linrung Gantikan Fadel Muhammad  

  JAKARTA - Suaraindonesia1, Sidang Paripurna ke-2 DPD RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 yang dipimpin Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di...

Kukuhkan Paskibraka, Bupati Pohuwato : Laksanakan Tugas Yang Dipercayakan

Suaraindonesia1, Pohuwato - Kukuhkan anggota pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka), Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga langsung menitipkan pesan agar tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan...

DPD RI Akan Tindaklanjuti Sengketa Harga Ganti Rugi Tanah Pembangunan Blok Masela

  JAKARTA – SuaraIndonesia1, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono beserta Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar,...

Kini Uang Pecahan Baru 2022, Sudah Bisa Didapatkan

  JAKARTA – Suaraindonesia1, Bertepatan pada HUT-77 Kemerdekaan RI. Pemerintah dan Bank Indonesia meluncurkan 7 (tujuh) pecahan Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022 (Uang TE...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.