JAKARTA-Suaraindonesia1, Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang tergabung dalam 26 Tim Merah Putih. Hal tersebut perihal permohonan keadilan atas permasalahan belum terbayarkan pembangunan pekerjaan/jaringan irigasi desa di 25 provinsi.
“Secara garis besar permasalahan ini terkait dengan kegiatan Penetapan Peningkatan Tata Ruang Guna Air dan Irigasi (P3TGAI) yang belum dibayarkan. Total keseluruhan 1.071 titik yang tersebar di 25 provinsi,” ucap Wakil Ketua BAP DPD RI Asyera Respati A Wundalero di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (25/5) .
Senator asal Nusa Tenggara Timur itu menambahkan hal ini dibuktikan dengan adanya nomor kontrak dari pejabat institusi yang berwenang. Bahkan pada pertengahan bulan Agustus 2020 telah ditandatangani ikatan kontrak yang tertuang dalam SPK dan SPMK di ruang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Untuk itu kami berharap pertemuan kali ini bisa mendapatkan win-win solution bagi kedua belah pihak,” harapnya.
Baca: Raker dengan KPU dan Bawaslu, Senator DPD RI Fernando Sinaga Desak Penyusunan PKPU Dipercepat
Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI Provinsi Lampung Ahmad Bastian mengakui kecewa atas permasalahan ini sebab proyek jaringan irigasi ini terjadi di 25 provinsi. Artinya, pengawasan di Kementerian PUPR sangat lemah sehingga merugikan masyarakat. “Faktanya sudah ada tindak krimanal yang mengatasnamakan kementerian. Jangan sampai mafia-mafia seperti ini terulang kembali,” tuturnya.
Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat Evi Apita Maya mengaku prihatin atas permasalahan ini. Lantaran untuk wilayah NTB menjadi titik terbanyak kedua proyek aliran irigasi yaitu 150 titik. “Proyek ini sudah selesai 100 persen, maka dimana letak keadilannya. Kementerian PUPR jangan ‘saklek’ dengan keputusannya, jika ada pemalsuan urusannya akan lain,” paparnya.
Kasubit Wilayah I Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Kementerian PUPR Elroy Koyari menjelaskan bahwa benar ada aduan dari Gerakan Cinta Indonesia (Gercin) Provinsi Lampung. Ia menambahkan kegiatan karya ini secara skema dilakukan secara swakelola atau tidak melalui pihak ketiga. “Memang kepolisian sudah bertindak dan sudah menangkap Penjabat Pembuat Komitmen (PPK). Untuk itu kami berharap persoalan ini bisa menemukan jalan keluar,” harapnya.
Selain itu, Tehnik dan Klaim Asuransi Intra Asia Cabang Lampung Nur Rodiah mengatakan bahwa pihaknya sebagai penyedia jasa asuransi yang mengkover para pekerja. Namun sampai saat ini belum ada realisasi pembayaran. “Memang benar kami yang mengkover asuransinya. Tapi sampai saat ini belum ada realisasi pembayaran,” terangnya.
Sedangkan Ketua DPP Gercin Hertop Halil berharap hari ini bisa menemukan titik terang karena persoalan ini sudah berlarut-larut. Ia mengakui sudah lelah untuk mencari tempat keadilan atas nasibnya. “Semoga kami dari korban jaringan irigasi bisa mendapatkan haknya kembali. Selain itu, sudah dinyatakan 100 persen pekerjaannya sudah selesai, bahkan pekerjaan kami sudah dirasakan masyarakat. Kami berharap ini tempat terakhir kami untuk mengadu,” ulasnya.