Jakarta – Suaraindonesia1, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Margana, mengungkap asal-usul kata ‘Nusantara’.
“Nusantara itu sebuah konsep geopolitik untuk mencakup secara keseluruhan wilayah yang terdiri unsur darat dan air (kepulauan dan lautan) di bawah suatu entitas negara. Nama diambil untuk ibu kota tentu yang bisa mencakup pengertian itu,” kata Margana melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (18/1/2022).
Nusantara sebagai Bahasa Nasional
Margana menyebut, dari segi bahasa, ‘Nusantara’ saat ini sudah diadopsi dalam Bahasa Indonesia dan sudah menjadi bahasa nasional. Kata ‘Nusantara’ sendiri sudah masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang bermakna ‘sebutan (nama) bagi seluruh wilayah Kepulauan Indonesia’.
Baca: RUU TPKS Sah Jadi Inisiatif DPR, Puan Minta Presiden Segera Kirim Surpres
Bahasa Indonesia itu umumnya diadopsi dari Bahasa Melayu, Jawa dan bahasa asing dan daerah lainnya. Itu perlu ditekankan sudah diadopsi dalam bahasa nasional,” ujar Margana
Selain itu, Bahasa Jawa kuno dan Bahasa Sansekerta juga tidak hanya dipakai di Jawa saja.
Banyak prasasti di Kalimantan atau Sumatera juga menggunakan Sansekerta. Hal ini sekaligus menganulir jika nama Nusantara terlalu Jawa-sentris
Bahasa Jawa Kuno dan Sansekerta itu tidak hanya dipakai di Jawa. Prasasti-prasasti masa Hindu di Sumatera dan di Kalimantan juga pakai Bahasa Sansekerta,” urainya.
Nusantara Lahir di Era Majapahit
Menurut Margana, nama ‘Nusantara’ lahir di masa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Pusat pemerintahan atau ibu kota kerajaan Majapahit sendiri memang berada di Jawa, tepatnya di Mojokerto, Jawa Timur.
“Terus kalau dari Majapahit kenapa, ini kerajaan yang dulu wilayahnya meliputi wilayah Nusantara atau Indonesia sekarang. Kenapa nama Ibu Kota Jakarta itu tidak diprotes itu juga jawa. Jangan terjebak pada nama, tapi makna,” tegasnya.
Di sisi lain, Indonesia juga memiliki Wawasan Nusantara yang sudah disepakati secara nasional sebagai cara pandang bangsa terhadap wilayahnya. Dunia internasional juga sudah mengakui wawasan itu yang diterjemahkan dalam Deklarasi Djuanda 1957 dengan istilah Archipelagic State (negara kepulauan).
“Dijadikan dasar Deklarasi Djuanda untuk konsep archipelagic state. Makananya sebagai cara pandang bangsa ‘Indonesia’ (bukan Jawa) atas wilayahnya yang terdiri dari darat, laut dan udara sebagai satu kesatuan,” jelasnya.
Nama Nusantara Dinilai Archaic
Margana menyebut, ibu kota merupakan milik nasional. Oleh karena itu pilihan nama seyogianya bisa mencerminkan kepemilikan bersama itu. Sehingga pemerintah mencari istilah netral yang bisa diterima semua suku dan budaya di Indonesia.
Mungkin beliau (Presiden Jokowi) ingin menghindari istilah yang hanya bagian dari satu suku tertentu di Indonesia, karena bisa menimbulkan sentimen primordialisme,” ucapnya.
“Nama ini terkesan archaic (kuno) tetapi cukup berakar dalam sejarah dari masa kuno dan masih di-preserve (dilestarikan) hingga sekarang sebagai istilah yang netral,” imbuhnya. (Hamid M)
Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email: suaraindonesiasatu80@gmail.com. Terima kasih.